Malioboro – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka pendalaman informasi tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaporan pertanggungjawaban kegiatan DPRD. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas anggota DPRD dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Selasa, (2 juli 2024).
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ir. Andi Muslim Fattah bersama dengan beberapa anggota Komisi I diantaranya, Risbar Berlian, Irbad Kaimuddin, Dalif Arsyad dan Yulianti.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Ir. Andi Muslim Fattah, menyatakan, bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Kami berharap kunjungan ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana menyusun Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan bagaimana melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan DPRD secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat disambut oleh Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD DIY, Tri Suyutiyanto dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD DIY Marlina Handayani serta OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut, mereka berdiskusi mengenai berbagai aspek teknis dan substantif dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Topik lain yang dibahas adalah mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan DPRD yang telah diterapkan di Yogyakarta.
“Dengan adanya kunjungan ini, kami berharap dapat mengadopsi praktik- praktik terbaik yang telah diterapkan di Yogyakarta untuk kemudian diimplementasikan di Sulawesi Barat. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan DPRD,” tambah Andi Muslim Fattah.
Hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun kebijakan dan program kerja ke depan. Komisi I berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta program-program yang berdampak positif bagi masyarakat.
(Ros, Humas DPRD Prov Sulbar)
