Mamuju – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) St. Suraidah Suhardi bersama Wakil Ketua Abdul Rahim, hadir dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulbar sekaligus menyaksikan peluncuran resmi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), di Ballroom Hotel Maleo Mamuju. Kamis, (19 September 2024).
Acara ini berlangsung sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya dalam bidang transaksi keuangan. Melalui penerapan KKPD, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta penerimaan daerah. Hadir Pj. Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Bupati Mamuju St. Sutinah Suhardi, Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain, perwakilan Pemkab Majene, Polman, Mamuju Tengah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar Gunawan Purbowo, serta Direktur Utama Bank Sulselbar, Yulis Suandi dan lembaga vertikal lainnya. Turut hadir Staf Sekretariat DPRD Sulbar. Acara ini menandai sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia perbankan dalam memajukan transformasi digital di tingkat daerah.
Melalui acara ini, diharapkan penggunaan KKPD dapat segera diterapkan secara luas di seluruh kabupaten di Sulbar, sehingga setiap transaksi keuangan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan.
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, mengatakan sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, khususnya dalam bidang transaksi keuangan, penerapan KKPD merupakan langkah strategis yang sangat penting.
“Melalui inovasi ini, kita berharap dapat menciptakan efisiensi yang lebih tinggi dalam pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta
memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan penerimaan daerah,” kata Abdul Rahim.
Menurut Abdul Rahim, penerapan KKPD tidak hanya akan memudahkan proses pembayaran dan penerimaan pendapatan daerah secara lebih cepat dan aman, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Dengan demikian, kami optimis bahwa transformasi digital ini akan berdampak positif pada percepatan
pembangunan di Sulbar dan peningkatan kualitas layanan publik bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
(Humas DPRD Sulbar)
